Dinas PPPA-PMD Paparkan Program dan Kegiatan 2027 kepada Komisi IV DPRD Gorontalo

PEMPROV DPPPA-PMD - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo memaparkan rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (29/9/2026).

Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 sekaligus menjadi ruang bagi DPRD untuk melihat secara langsung arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPPA-PMD pada tahun anggaran mendatang.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Debby I.M. Habibie, S.E., M.Si., bersama Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Arifandy Pelealu, S.Kep., Ns.

Dalam rapat tersebut, keterwakilan Dinas PPPA-PMD menyampaikan sejumlah rencana program yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemaparan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Pembahasan bersama Komisi IV juga menjadi momentum untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap rencana kegiatan, termasuk penguatan pelaksanaan program di lapangan agar lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, keterwakilan Dinas PPPA-PMD juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak serta program yang mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus memastikan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, kesemuanya tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, lembaga layanan, dunia pendidikan, masyarakat, keluarga dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, S.H., M.H., M.KM., menyampaikan bahwa pembahasan bersama DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan perencanaan program Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Penyampaian rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari proses pembahasan APBD. Masukan dari DPRD menjadi bahan penting bagi kami untuk menyempurnakan perencanaan, sehingga program yang dilaksanakan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yana.

Menurutnya, pelaksanaan program PPPA-PMD membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun pemberdayaan masyarakat dan desa tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi dan dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar intervensi yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak yang nyata,” jelasnya.

Yana menambahkan, pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan DPRD dalam proses pembahasan program dan anggaran. Menurutnya, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepahaman terhadap program-program yang akan kita laksanakan. Dukungan dan pengawasan DPRD tentu menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Dinas PPPA-PMD dan DPRD Provinsi Gorontalo dalam penyusunan serta pelaksanaan program Tahun Anggaran 2027, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Gorontalo.

(PPID DPPPA-PMD PROVINSI)