Dinas PPPA-PMD Gorontalo Dorong Penguatan Kolaborasi dan Pembentukan Forum Gorontalo Satu Data

PEMPROV DPPPA-PMD - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah serta pembentukan Forum Gorontalo Satu Data sebagai wadah koordinasi dalam membangun ekosistem tata kelola data berbasis desa dan kelurahan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat Pembahasan dan Sinergitas Gorontalo Satu Data (GSD) Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Jumat (11/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, S.H., M.H., M.KM., dan dihadiri unsur/perwakilan Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, serta Program SKALA. Kegiatan juga didukung melalui komunikasi secara daring menggunakan Zoom Meeting.

Dalam pembahasan tersebut, Kepala Dinas PPPA-PMD menegaskan bahwa penguatan Gorontalo Satu Data membutuhkan kolaborasi seluruh pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurut dr. Yana, Dinas PPPA-PMD bukan merupakan OPD penanggung jawab utama keseluruhan penyelenggaraan Gorontalo Satu Data. Namun, sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas PPPA-PMD memiliki peran dalam mendorong tersedianya data berbasis desa dan kelurahan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Ia menjelaskan, Gorontalo Satu Data perlu dipahami sebagai ekosistem tata kelola data, bukan semata-mata sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan secara periodik.

Ekosistem tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan dari tingkat paling bawah melalui pendekatan bottom-up, dengan melibatkan desa, kelurahan dan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyediaan data mikro mengenai kondisi masyarakat.

Data berbasis desa dan kelurahan dinilai memiliki posisi strategis karena dapat memberikan gambaran yang lebih aktual dan kontekstual mengenai kondisi masyarakat. Data tersebut dapat menjadi salah satu bahan analisa dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penentuan prioritas program serta penetapan sasaran intervensi pemerintah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat adalah perlunya membentuk Forum Gorontalo Satu Data sebagai ruang koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Dr. Yana menyampaikan bahwa forum tersebut diperlukan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pihak yang memiliki peran dalam ekosistem tata kelola data, forum tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk membahas kebutuhan data, penguatan koordinasi, pemutakhiran data, pemanfaatan data serta berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan tata kelola data.

“Saya mendorong agar Forum Gorontalo Satu Data dapat dibentuk sebagai ruang koordinasi bersama. Kita membutuhkan forum yang dapat mempertemukan para pihak sesuai fungsi dan kewenangannya, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan data tidak berjalan sendiri-sendiri.”

Ia menegaskan, pembentukan forum tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan perangkat daerah tertentu, melainkan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap unsur dapat menjalankan perannya secara terpadu.

Lanjut. Dr. Yana mengatakan, penguatan GSD memerlukan keterlibatan perangkat daerah yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.

Bappeda Provinsi Gorontalo memiliki peran penting dalam pengampu perencanaan pembangunan, termasuk memastikan data yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam aspek digitalisasi, sistem informasi dan pengelolaan data sektor dalam kerangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Adapun Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo berperan sesuai tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung ketersediaan data berbasis desa dan kelurahan.

Menurut dr. Yana, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar data yang dihasilkan dari tingkat desa dan kelurahan dapat terhubung dengan kebutuhan pembangunan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Kemudian dalam membangun ekosistem tata kelola data berbasis desa dan kelurahan, Dinas PPPA-PMD juga mendorong peningkatan kapasitas para enumerator desa dan kelurahan.

Bersama Program SKALA, Dinas PPPA-PMD terus mendorong pemberian pemahaman, penguatan dan pelatihan kepada para enumerator agar mampu menghasilkan data yang aktual, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dr. Yana, masyarakat desa dan kelurahan memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

“Kita perlu memperkuat para enumerator di desa dan kelurahan karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka harus memahami bahwa data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, tetapi menjadi informasi penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.”

Lebih lanjut, Kepala Dinas PPPA-PMD menekankan bahwa tujuan akhir dari penguatan tata kelola data bukan sekadar tersedianya data dalam sebuah platform, melainkan bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata.

“Kita tidak bisa membangun kebijakan yang kuat kalau datanya tidak kuat. Anggaran pemerintah terbatas, sehingga kita harus memastikan program dan kegiatan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah pentingnya data berbasis desa dan kelurahan.”

Melalui rapat tersebut, Dinas PPPA-PMD mendorong agar sinergi lintas perangkat daerah terus diperkuat dan gagasan pembentukan Forum Gorontalo Satu Data dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

“Harapan kami, seluruh pihak dapat bergandengan tangan. Kita tidak berbicara mengenai siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi bagaimana setiap pihak menjalankan perannya dengan baik dalam satu ekosistem. Pada akhirnya, data yang kita bangun harus kembali untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” pungkas dr. Yana.

Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo akan terus menjalankan perannya dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan desa serta mendorong ketersediaan data berbasis desa dan kelurahan sebagai salah satu fondasi penting bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, inklusif, efektif dan efisien.

(PPID Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo)