Loading...
Rakor Dan Evaluasi Dana Desa Tahap I, DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo Genjot Percepatan Penyaluran Dan Ketepatan Program
2026-03-31
Rakor dan Evaluasi Dana Desa Tahap I, DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo Genjot Percepatan Penyaluran dan Ketepatan Program

PEMPROV, PPPA-PMD- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPA-PMD) Provinsi Gorontalo terus mendorong percepatan penyaluran Dana Desa Tahun 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Dana Desa Tahap I tingkat provinsi yang digelar, Selasa (31/3/2026), di Ruang Rapat Manna Bakery & Cafe.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Eldat Rahim.

Dalam arahannya, Yana menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala penyaluran Dana Desa di kabupaten/kota.

"Rakor ini tidak hanya untuk koordinasi, tetapi juga merumuskan langkah tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Dana Desa," tegasnya.

Ia menjelaskan, penggunaan Dana Desa Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

Fokus penggunaan diarahkan pada ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta pembangunan berbasis padat karya tunai desa.

Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total Dana Desa Provinsi Gorontalo sebesar Rp191,3 miliar, realisasi penyaluran Tahap I telah mencapai Rp76,6 miliar atau 40,05 persen yang telah disalurkan kepada 534 desa.

Namun, masih terdapat 123 desa yang belum melakukan pencairan Dana Desa Tahap I.
Yana mengapresiasi pemerintah kabupaten serta tenaga pendamping profesional yang telah mengawal proses penyaluran tersebut.
Ia juga meminta daerah yang belum menyalurkan agar segera mengidentifikasi kendala, terutama terkait kelengkapan administrasi.

"Kami berharap penyaluran dapat dipercepat dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa," pungkasnya.

Rakor ini turut dihadiri unsur Dinas Dukcapil dan PMD Provinsi Gorontalo, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Gorontalo.

Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah kabupaten bersama TPP dari Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara.
(PPID PPPA-PMD Provinsi Gorontalo)

Komentar