Penguatan Pokja PUG, percepatan penginputan KLA hingga 30 April, serta pengaktifan kembali Forum Anak menjadi fokus dalam monev yang dipimpin Kabid PKHP & PHA Fandi Pelealu.

PEMPROV, DPPPA-PMD - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPA-PMD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (PKHP & PHA) DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Fandi Pelealu, bersama tim, dalam rangka melakukan pendampingan sekaligus memastikan kesiapan daerah dalam proses penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2026.

Di Kabupaten Boalemo, tim provinsi diterima oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bersama jajaran terkait. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis terkait penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan implementasi indikator KLA.

Salah satu poin penting yang dibahas yakni mendorong keaktifan kembali Kelompok Kerja (Pokja) PUG agar seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota dapat mengintegrasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan program dan kegiatan. Selain itu, tim provinsi juga mendorong agar pelatihan PUG dapat dilaksanakan terlebih dahulu di internal dinas sebagai langkah awal penguatan kapasitas aparatur.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa implementasi ARG di Kabupaten Boalemo pada tahun 2024 baru mencapai sekitar 34 persen, karena proses pemetaan program responsif gender belum sepenuhnya selesai. Pada periode 2023 hingga 2025, pelaksanaan PUG di daerah tersebut sempat berjalan cukup baik karena adanya dukungan anggaran. Namun pada tahun 2026, program tersebut mengalami keterbatasan karena tidak adanya alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Sebagai solusi, tim provinsi mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dunia usaha, serta sektor perbankan untuk mendukung berbagai kegiatan penguatan PUG. 

Selain itu, kerja sama juga akan diarahkan dengan instansi terkait guna memperoleh data perempuan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai basis perencanaan program. Dukungan dari sektor perbankan bahkan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan melalui pola kemitraan atau sponsorship.

Terkait penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten Boalemo diketahui telah mulai melakukan proses penginputan data indikator KLA. Pada tahun 2025 lalu, daerah ini berhasil meraih predikat Pratama. Pemerintah provinsi pun akan melakukan pendampingan lebih intensif, khususnya dalam proses penginputan data yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2026.

Ke depan, pemerintah provinsi menargetkan agar kabupaten/kota di Gorontalo dapat terus meningkatkan capaian KLA, bahkan kembali meraih predikat yang lebih tinggi.

Dalam upaya tersebut, daerah juga diharapkan mampu melakukan pemetaan potensi dan keunggulan masing-masing sebagai bagian dari penguatan indikator KLA.

Selain itu, penguatan peran Forum Anak juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Tim provinsi mendorong agar forum anak di daerah dapat kembali diaktifkan dan menggali berbagai potensi yang dimiliki sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.

Upaya lain yang turut didorong yakni pelibatan organisasi siswa seperti OSIS dalam kegiatan pembinaan karakter bagi pelajar, sehingga nilai-nilai perlindungan anak serta partisipasi generasi muda dapat semakin diperkuat.

Sementara itu, di Kabupaten Pohuwato, tim provinsi diterima langsung oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato, Nizma Sanad, bersama jajaran. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Forum Anak di Pohuwato masih aktif dan terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Namun demikian, untuk implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Pohuwato saat ini juga menghadapi kendala keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, sehingga sejumlah program belum dapat berjalan secara optimal.

Terkait proses penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2026, Kabupaten Pohuwato saat ini juga telah mulai melakukan proses penginputan data indikator KLA dan telah mencapai sekitar 16 persen dari keseluruhan indikator yang harus dipenuhi.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat terus diperkuat, sehingga upaya pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

(PPID PPPA Provinsi Gorontalo)