Tingkatkan Kualitas Data Desa, PPPA-PMD Gorontalo Bekali Operator Melalui Bimtek Profil Desa dan Kelurahan

PEMPROV DPPPA-PMD - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026, kegiatan akan berlangsung selama 2 hari tanggal 6-7 Oktober bertempat di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.

Kegiatan Bimtek diikuti oleh unsur Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Dinas PMD kabupaten/kota, serta operator Profil Desa dan Kelurahan dari sejumlah desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo.

Bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan dalam pengelolaan, penyusunan, pemutakhiran, serta pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, sebagaimana mengacu pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Eldat Rahim, S.H., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan operator dalam pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan.

Eldat menjelaskan, Bimtek diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan Profil Desa dan Kelurahan, kemampuan pengelolaan dan pemutakhiran data, penyusunan dan pendayagunaan data, sekaligus meningkatkan kualitas, ketepatan dan keterkinian data desa dan kelurahan.

Dalam laporan panitia, Eldat Rahim juga menyampaikan komitmen Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 400.7-2022 Tahun 2026 tentang Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurutnya, Ruang Bersama Indonesia (RBI) didorong menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa.

Komitmen tersebut diarahkan agar RBI tidak hanya menjadi kegiatan kolaboratif, tetapi dapat terintegrasi dalam arah kebijakan dan proses perencanaan pembangunan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“RBI perlu kita dorong menjadi bagian dari proses pembangunan, sehingga kolaborasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi,” jelas Eldat.

Integrasi tersebut diharapkan dapat tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangan, termasuk RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, komitmen tersebut juga diarahkan sampai ke tingkat desa

Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Bimtek, Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, S.H., M.H., M.KM., menegaskan bahwa Profil Desa dan Kelurahan tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan angka maupun data administratif.

Menurutnya, Profil Desa dan Kelurahan harus mampu menggambarkan kondisi nyata suatu wilayah, termasuk potensi, permasalahan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat.

“Kalau datanya benar, maka perencanaannya akan lebih tepat. Kalau perencanaannya tepat, maka programnya akan lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Dan apabila programnya sesuai kebutuhan, maka manfaat pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat.”

Kadis menekankan, kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, data Profil Desa dan Kelurahan harus akurat, lengkap, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta para operator Profil Desa dan Kelurahan agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proses input data, tetapi memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

“Jangan hanya mengejar data selesai diinput, tetapi pastikan data tersebut benar. Jangan sampai data yang kita miliki berbeda dengan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kadis PPPA-PMD berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan teknis peserta, mulai dari pengumpulan data, penginputan, pemutakhiran, verifikasi dan validasi, hingga pengelolaan, penyajian informasi serta pelaporan Profil Desa dan Kelurahan.

“Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, silakan didiskusikan bersama. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun pola kerja yang saling mendukung sehingga pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Yana.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini terdapat tindak lanjut nyata, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang Bimtek, tetapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan harus diarahkan untuk membangun budaya kerja pemerintahan yang menjadikan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan data yang berkualitas, pemerintah daerah maupun pemerintah desa dan kelurahan diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah, menetapkan prioritas pembangunan, serta merancang intervensi program yang lebih tepat sasaran.

(PPID-DPPPA-PMD PROVINSI)