Kegiatan yang berlangsung di Aula Titinepo Polda Gorontalo tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, dr Yana Yanti Suleman, SH, MH, M.KM, sebagai narasumber di hadapan jajaran pejabat utama Polda dan para Kapolres se-Gorontalo.

Mengusung tema "Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026".

Rapimwil menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam penanganan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam forum bertema "Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026" tersebut, dr Yana memaparkan gambaran menyeluruh terkait kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo, lengkap dengan strategi pencegahan dan penanganannya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang terhubung dengan Polda, Polres hingga Polsek, tren kasus sejak 2020 hingga 2025 menunjukkan peningkatan kekerasan terhadap anak. Kondisi ini menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak di Provinsi Gorontalo masih perlu diperkuat.

Sebagian besar kasus terjadi di ranah domestik atau rumah tangga. Karena itu, pendekatan pencegahan harus menyentuh keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak dan perempuan.

"Perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dari pencegahan, diperkuat dengan sistem penanganan yang cepat dan terintegrasi," tegas dr Yana.

Ia mengakui, tantangan utama saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi serta pengelolaan kasus secara terkoordinasi. Idealnya, penanganan dilakukan di tingkat kabupaten/kota sesuai kewenangan. Namun, keterbatasan anggaran di daerah masih menjadi kendala.

Untuk itu, Dinas PPPA-PMD akan mendorong pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) guna memperkuat komitmen bersama, memperjelas distribusi tugas, serta memastikan penanganan berjalan efektif dan terarah.

Secara strategis, langkah yang ditempuh meliputi pencegahan kekerasan secara sistematis, optimalisasi layanan hotline 129 yang aktif 24 jam, percepatan dan penguatan penanganan kasus, perlindungan hak serta pemulihan korban, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Edukasi berkelanjutan di sekolah dan desa menjadi prioritas. Menurut dr Yana, kunjungan satu kali tidak cukup, tetapi harus ada tindak lanjut dari pihak sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023.

Selain itu, penguatan peran PATBM dan Forum Anak desa terus didorong, termasuk kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kampanye anti kekerasan dan pencegahan pernikahan anak juga digencarkan, mengingat Gorontalo pernah berada pada peringkat lima tertinggi angka pernikahan anak di Indonesia tahun 2023, meski tren terbaru menunjukkan penurunan.

Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun desa ramah perempuan dan peduli anak.

Salah satu contoh keberhasilan adalah Desa Ayula Selatan di Kabupaten Bone Bolango yang menjadi desa percontohan nasional dalam program desa ramah perempuan dan peduli anak. Model ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain di Gorontalo.

Ke depan, integrasi program perlindungan perempuan dan anak ke dalam RPJMD dan rencana OPD menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan kebijakan. Data Simfoni PPA juga dijadikan dasar perencanaan agar intervensi lebih tepat sasaran.

Di akhir pemaparannya, dr Yana menegaskan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah daerah dan kepolisian.

"Tanpa sinergi, upaya ini tidak akan maksimal. Kita harus bergerak bersama agar Gorontalo benar-benar menjadi daerah yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak," ujarnya.

Ia pun menutup dengan pantun yang disambut tepuk tangan peserta Rapimwil:

"Naik pesawat di waktu pagi,

Jangan lupa minum kopi luwak,

Mari kita jaga daerah Kota Gorontalo ini,

Dari kekerasan terhadap perempuan dan anak."

Kegiatan Rapimwil ini turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo dan Wakapolda Gorontalo bersama jajaran, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kasrem 134/Nani Wartabone, serta para Kapolres dan Kapolsek se-Provinsi Gorontalo sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor di daerah.

(ppid pppa-pmd provinsi gorontalo)