Senin (27/4/2026). 

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat terintegrasi dalam mendukung 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rakor yang diikuti 66 peserta dari unsur TP Posyandu provinsi, kabupaten/kota hingga OPD pengampu SPM ini diawali dengan registrasi, dilanjutkan pembukaan, sambutan, pemaparan materi, diskusi hingga penutupan. Agenda penting lainnya yakni penyerahan simbolis rompi dan pin Posyandu kepada seluruh anggota sebagai bentuk kesiapan turun ke lapangan. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, dalam paparannya menegaskan bahwa penguatan Posyandu kini mengacu pada kebijakan nasional, termasuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. 

Ia menjelaskan, dalam rangka Semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026, seluruh daerah didorong melaksanakan layanan Posyandu secara serentak pada 29 April 2026. Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan integrasi layanan lintas sektor serta meningkatkan publikasi kegiatan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"Posyandu tidak lagi hanya layanan kesehatan, tetapi menjadi wadah integrasi enam bidang SPM, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial hingga ketentraman dan ketertiban masyarakat," jelas Yana.

Lebih lanjut, pihaknya juga memaparkan rencana roadshow pembinaan dan monitoring implementasi Posyandu di lima kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pembinaan langsung di lapangan, serta mengidentifikasi persoalan dan solusi secara konkret.

Selain itu, Pemprov Gorontalo juga menetapkan lima desa sebagai pilot project intervensi Posyandu berbasis 6 SPM, dengan total 75 anak stunting yang akan menjadi sasaran penanganan terpadu pada tahun 2026. Intervensi yang dilakukan meliputi pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, peningkatan kapasitas kader hingga bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting. 

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Nani Ismail Mokodongan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Rakor sebagai ruang konsolidasi lintas sektor. Ia menilai masih terdapat OPD yang belum maksimal berkontribusi dalam mendukung Posyandu.

"Melalui forum ini, kita lakukan review program OPD pengampu 6 SPM untuk memastikan kontribusi nyata, menyelaraskan program dengan kebutuhan di lapangan, serta menghilangkan ego sektoral," tegasnya. 

Ia juga menekankan bahwa Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu masyarakat, sehingga membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, momentum Semarak Hari Posyandu Nasional 2026 harus dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan Posyandu benar-benar hadir sebagai solusi pelayanan dasar masyarakat.

"Posyandu kuat, masyarakat sejahtera, Gorontalo maju," tutupnya. 

Melalui Rakor ini, diharapkan lahir langkah konkret dan terintegrasi dalam penguatan Posyandu di Gorontalo, sehingga mampu mendorong terwujudnya generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting.

(PPID PPPA-PMD PROVINSI GORONTALO)