Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA-PMD Gorontalo Ikuti FGD Penelitian Monash University

PEMPROV DPPPA-PMD - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan bagian dari penelitian doktoral Monash University Australia terkait sunat perempuan dan perubahan norma di Indonesia. Rabu 23/09/2026

Dalam kegiatan tersebut, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Arifandy Pelealu, S.Kep., Ns.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nadira Irdiana, mahasiswa doktoral Monash University, tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Monash University Human Research Ethics Committee (MUHREC) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Fokus penelitian pada fase ini adalah membandingkan implementasi kebijakan mengenai sunat perempuan di wilayah desa dan kota, termasuk di Jawa Barat dan Gorontalo.

FGD menjadi ruang diskusi untuk menggali perspektif para pemangku kepentingan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, program, dan kampanye dalam upaya menangani praktik sunat perempuan dan perkawinan anak.

Sejumlah topik yang menjadi perhatian dalam diskusi meliputi faktor pendukung, perubahan dan resistensi dalam implementasi kebijakan; pendekatan kebijakan dan program di tingkat lokal; aktor-aktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan; pengaruh jaringan domestik maupun transnasional; serta norma sosial dan gender dalam proses perubahan norma.

Sementara itu Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, S.H., M.H., M.KM., menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan FGD penelitian yang dilaksanakan oleh Monash University Australia tersebut.

Menurutnya, keterlibatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam forum akademik dan penelitian menjadi bagian penting dalam memberikan perspektif daerah terkait berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

“Kami mendukung pelaksanaan penelitian dan FGD ini sebagai ruang untuk berbagi perspektif serta memberikan gambaran mengenai konteks di Gorontalo. Masukan dan pengalaman dari pemerintah daerah penting untuk menjadi bagian dari diskusi mengenai implementasi kebijakan, norma sosial dan upaya perlindungan perempuan serta anak,” ujar Yana Yanti.

Ia menegaskan bahwa isu perempuan dan anak membutuhkan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat terus dikembangkan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi serta konteks masyarakat,” jelasnya.

Yana Yanti berharap hasil kajian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan menjadi bahan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan dalam memahami implementasi kebijakan terkait perempuan dan anak di tingkat lokal.

“Kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang konstruktif mengenai konteks lokal dan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dalam memperkuat upaya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak,” pungkasnya.

Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, lanjutnya, akan terus membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Provinsi Gorontalo

Sementara itu Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Arifandy Pelealu, juga menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam FGD merupakan kesempatan penting untuk bertukar informasi dan memberikan gambaran mengenai konteks daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

“Melalui FGD ini, kami dapat memberikan perspektif dari pemerintah daerah mengenai kondisi dan konteks di Gorontalo, sekaligus mendapatkan masukan dari proses penelitian yang dilakukan. Hal ini penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak,” ujar Arifandy.

Ia menambahkan, isu yang dibahas dalam penelitian memiliki keterkaitan dengan upaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak. Karena itu, diperlukan pemahaman terhadap berbagai faktor sosial, budaya, dan konteks masyarakat dalam merumuskan pendekatan kebijakan dan program yang tepat.

“Pemerintah daerah tentu perlu terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendekatan terhadap isu perempuan dan anak harus dilakukan secara komprehensif, berbasis data, serta memperhatikan kondisi dan karakteristik masyarakat di daerah,” tambahnya.

Menurutnya, hasil penelitian akademik juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemangku kepentingan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal.

FGD tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian pengumpulan data penelitian. Dalam dokumen penelitian disebutkan bahwa hasil diskusi akan digunakan untuk kepentingan tesis doktoral, publikasi ilmiah dan presentasi akademik, dengan ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data peserta sesuai dengan prosedur etika penelitian yang telah ditetapkan.

Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo terus mendorong keterlibatan aktif dalam forum-forum koordinasi, diskusi, dan kajian yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(PPID-DPPPA-PMD PROVINSI)