DPPPAPROVGORONTALO - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan WIRE - G menggelar Pelatihan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender, Senin (26/05), di Aula Dinas PPPA. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PPPA, dr. Yana Yanti Suleman.

Dalam sambutannya, dr. Yana menekankan pentingnya penguatan peran perempuan dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan. 

Ia menyebut para peserta sebagai Women Human Rights Defenders (WHRDs), yakni perempuan yang secara aktif membela hak-hak masyarakat, meskipun sering menghadapi risiko ganda karena identitas gender mereka.

" Perempuan Pembela HAM adalah mereka yang berjuang demi keadilan, kesetaraan, dan hak-hak kelompok marjinal, termasuk korban kekerasan, buruh migran, penyandang disabilitas, hingga anak-anak," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa latar belakang WHRDs sangat beragam, mulai dari aktivis, jurnalis, guru, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Karena itu, dr. Yana menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai ruang peningkatan kapasitas dan konsolidasi lintas isu serta wilayah.

" Kita hidup dalam masyarakat yang masih diwarnai ketimpangan. Perempuan tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai penggerak perubahan," Tegasnya.

Sementara itu, Ketua Resource Center KAPAL Perempuan, MH Firdaus, turut hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menguraikan sejumlah bentuk ketidakadilan gender yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Gorontalo.

" Ketidakadilan gender muncul karena konstruksi sosial yang membatasi perempuan, seperti beban ganda, kekerasan, subordinasi, marjinalisasi, stereotipe, dan diskriminasi upah," jelas Firdaus.

Menurutnya, perjuangan untuk menghapus ketidakadilan tersebut membutuhkan pendidikan kritis gender, kebijakan yang inklusif, dan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

" Perubahan tidak akan terjadi jika kita terus membiarkan norma-norma patriarkal mengatur kehidupan kita,"  tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan, sekaligus mendorong terbentuknya jaringan perempuan pembela HAM di tingkat lokal yang solid dan berkelanjutan.