Kadis PPPA Provinsi Gorontalo Tekankan Keberanian Melapor Dalam Penguatan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kasus Kekerasan
Kadis PPPA Provinsi Gorontalo Tekankan Keberanian Melapor dalam Penguatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan
Gorontalo - Upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak kembali ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, tampil sebagai narasumber utama pada Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Bertempat di Hotel Aston, Kota Gorontalo,
(Jumat, 14/11/2025 )
Kegiatan ini diikuti oleh dinas pengampuh, OPD terkait, pemerintah kecamatan dan desa, relawan SAPA 129, serta Satgas PPPA.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo yang terus mendorong penguatan sistem perlindungan berbasis data dan respons cepat di seluruh kabupaten/kota.
Dalam penyampaiannya, dr. Yana memberikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DPPPKB ) Kabupaten Bone Bolango yang selama ini dinilai konsisten menjadi daerah terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan bahwa tingginya pelaporan bukan tanda buruk, melainkan bukti keberanian masyarakat.
"Ketika menjadi yang terdepan, angka pelaporan pasti lebih tinggi. Bukan berarti banyak kasus terjadi, tetapi karena masyarakat sudah berani melapor. Bahkan anak yang disetubuhi ayah kandungnya pun berani melapor, karena mereka mendengar suara yang menguatkan: lapor, siapa pun pelakunya : " ayah, kerabat, pimpinan, bahkan pejabat daerah," tegasnya.
Keberanian ini, lanjutnya, tumbuh karena edukasi yang terus dilakukan oleh Satgas, guru, kepala sekolah, dan relawan di lapangan. Bone Bolango juga diapresiasi karena salah satu sekolahnya berhasil meraih penghargaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dari Kementerian PPPA.
dr. Yana mendorong sekolah-sekolah lain untuk melengkapi dokumen dan indikator agar ikut menjadi SRA.
Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh peserta sebagai pelopor sekaligus pelapor.
"Pastikan kita semua bukan pelaku. Mari jadi pelopor dan pelapor. Sebagai orang tua, pastikan kita tahu anak kita sedang di mana dan sedang apa. Jika keluarga-keluarga di ruangan ini terjaga, angka kekerasan pasti menurun," ujarnya.
Beliau turut mengingatkan bahwa kasus kekerasan ibarat fenomena gunung es - yang terlihat hanya sebagian kecil saja.
Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman peserta terkait penggunaan Simfoni PPA, sistem nasional pencatatan kasus kekerasan perempuan dan anak.
Layanan SAPA 129 juga didorong untuk terus diaktifkan dan dimanfaatkan masyarakat.
"SAPA 129 mohon dioptimalkan. Setelah laporan masuk, pihak berwenang akan mengoordinasikan respon, dan pemerintah hadir sebagai penanggung jawabnya," jelas dr. Yana
dr. Yana juga menegaskan sikap tegas Dinas PPPA Provinsi Gorontalo yang selalu berada di pihak korban.
"Kami melihat kebutuhan korban: jika butuh dokter spesialis, kami hadirkan; jika perlu psikolog, kami siapkan; jika perlu perlindungan keamanan, kami koordinasikan dengan Unit PPA. Soal pelaku, itu kewenangan penegak hukum," ujarnya.
Menutup penyampaian, ia kembali menekankan bahwa pencatatan bukan sekadar memasukkan data, tetapi memastikan tindak lanjut berjalan.
"Tugas kita bukan hanya mencatat dan melapor, tetapi memastikan tindak lanjutnya. Insha Allah kolaborasi ini akan saya laporkan kepada Ibu Menteri dan Kadis PPPA seluruh Indonesia agar Bone Bolango tetap menjadi daerah rujukan dalam perlindungan perempuan dan anak," pungkasnya.
( ppid pppa provinsi gorontalo )
Komentar
29x Dilihat
FREDDYKA ADITIA MONOARFA
2026-02-02
92x Dilihat
FREDDYKA ADITIA MONOARFA
2026-02-02
41x Dilihat
FREDDYKA ADITIA MONOARFA
2026-01-28
77x Dilihat
FREDDYKA ADITIA MONOARFA
2026-01-27
84x Dilihat
FREDDYKA ADITIA MONOARFA
2026-01-26
114x Dilihat
FREDDYKA ADITIA MONOARFA
2026-01-26