Dalam materi berjudul "Peran Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Perlindungan Perempuan," dr. Yana menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap perempuan memperoleh hak perlindungan dan rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor - mulai dari pemerintah desa, tokoh agama, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat - dalam mewujudkan kualitas keluarga yang berkeadilan gender.

Selain membahas isu perempuan, Kadis PPPA turut menyinggung berbagai isu strategis anak, seperti pemenuhan hak dasar, pencegahan perkawinan dan pekerja anak, serta perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

"Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," ujar dr. Yana.

Sementara itu, Dr. Hijrah Lahaling, selaku fasilitator daerah DRPPA, turut membawakan materi "Edukasi dan Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Isu Kekerasan dan Pentingnya Kesetaraan Gender." Ia menekankan bahwa peningkatan pemahaman publik menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam upaya bersama menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang ramah perempuan dan layak anak.

(ppid dinas pppa provinsi gorontalo)