Yana, Dengan Strategi Buku II PKK, Kegiatan Harus Terukur Dan Akuntabel
Yana, Dengan Strategi Buku II PKK, Kegiatan Harus Terukur dan Akuntabel
PEMPROV DPPPA-PMD - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo sekaligus Staf Ahli TP PKK Provinsi Gorontalo, *Yana Yanti Suleman*, menekankan pentingnya penerapan strategi Buku II PKK agar seluruh program dan kegiatan PKK semakin terarah, terukur dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Yana saat memberikan materi pada kegiatan *Sosialisasi dan Desk Kegiatan TP PKK Kabupaten Bone Bolango*, Rabu, 26 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh *Bupati Bone Bolango Ismet Mile, yang memberikan apresiasi kepada TP PKK Provinsi Gorontalo atas pelaksanaan sosialisasi dan penguatan program PKK. Turut memberikan sambutan **Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Hj. Nani Ismail Mokodongan* dan *Ketua TP PKK Kabupaten Bone Bolango Hj. Ruwaida Mile*.
Dalam materinya, Yana menegaskan bahwa melalui strategi Buku II PKK, keberhasilan organisasi tidak lagi hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
> *“Setiap kegiatan PKK harus jelas masalah apa yang ingin diselesaikan, siapa sasarannya, bagaimana indikator keberhasilannya dan apa perubahan yang ingin dicapai. PKK harus bergerak dari sekadar melaksanakan kegiatan menjadi gerakan yang menghasilkan dampak,”* tegas Yana.
Ia juga menekankan pentingnya program PKK diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui *Asta Cita*, serta visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurut Yana, 10 Program Pokok PKK memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan serta perlindungan perempuan dan anak.
Karena itu, Pokja I hingga Pokja IV diharapkan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam menjawab persoalan keluarga dan masyarakat.
> *“PKK harus menjadi bagian dari solusi pembangunan. Kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat, menggunakan data sebagai dasar perencanaan dan hasilnya harus dapat diukur serta dipertanggungjawabkan,”* pungkas Yana.
(PPID PPPA-PMD PROVINSI GORONTALO)
