Perkuat Tata Kelola Keuangan, BUMDes Gorontalo Didorong Manfaatkan Aplikasi FORSA

PEMPROV, DPPPA-PMD -  Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berbasis Aplikasi FORSA Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026, yang digelar di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH, MH, M.KM.

Bimtek ini diikuti para pengelola BUMDes dari kabupaten se-Provinsi Gorontalo, dengan menghadirkan narasumber dari unsur BPKP Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, ia mengatakan BUMDes memiliki posisi strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa, membuka lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi desa.

Menurutnya, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan profesional, yang didukung administrasi serta pelaporan keuangan yang tertib, menjadi fondasi utama keberlanjutan BUMDes.

"Laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan kinerja keuangan BUMDes. Laporan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting bagi pengelola untuk mengambil keputusan, bagi pemerintah desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan usaha desa," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, pemanfaatan aplikasi FORSA dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong transformasi pengelolaan keuangan BUMDes menuju sistem yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Ia menegaskan, Bimtek ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan untuk memahami penggunaan aplikasi.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola BUMDes dalam mengelola administrasi dan keuangan secara akuntabel.

Para peserta diminta tidak hanya memahami cara memasukkan data ke dalam aplikasi, tetapi juga memahami sumber transaksi, proses pencatatan, pengelompokan transaksi, penyusunan laporan hingga pemanfaatan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ia juga mendorong agar aplikasi FORSA dimanfaatkan secara optimal dan konsisten setelah peserta kembali ke daerah masing-masing.

"Jangan sampai aplikasi hanya digunakan pada saat pelatihan, tetapi tidak dilanjutkan dalam pelaksanaan administrasi sehari-hari," pesannya.

Selain itu, ketertiban administrasi dan akurasi data menjadi perhatian penting. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi harus bersumber dari transaksi yang benar dan didukung bukti yang sah.

Hal ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan antara kondisi keuangan yang sebenarnya dengan laporan yang disajikan akibat lemahnya pencatatan dan dokumentasi.

Ia turut mendorong pengelola BUMDes membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Setiap pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Laporan keuangan juga harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk untuk melihat perkembangan unit usaha, mengetahui efisiensi yang perlu dilakukan, memahami kondisi arus kas dan menentukan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMDes.

Penguatan BUMDes, lanjutnya, membutuhkan sinergi antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Koordinasi, konsultasi, pertukaran pengalaman serta penyelesaian berbagai persoalan secara bersama-sama perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembinaan BUMDes yang berkelanjutan.

Ia berharap peserta dari masing-masing kabupaten tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan BUMDes masing-masing.

Pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek diharapkan dapat ditransfer kepada pengurus dan pengelola BUMDes lainnya, sehingga manfaat kegiatan tidak berhenti pada peserta yang hadir, tetapi memberikan dampak lebih luas bagi peningkatan kualitas tata kelola BUMDes di seluruh Provinsi Gorontalo.

"Kita ingin BUMDes di Provinsi Gorontalo berkembang menjadi badan usaha yang sehat secara kelembagaan, kuat secara ekonomi, tertib secara administrasi, transparan dalam pengelolaan, dan nyata manfaatnya bagi masyarakat desa," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman, berbagai persoalan pengelolaan BUMDes di masing-masing daerah diharapkan dapat dicarikan solusi bersama.

Di akhir sambutannya, ia berharap kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berbasis Aplikasi FORSA Tahun 2026 dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan.

Tata kelola BUMDes di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, transparan dan akuntabel, sehingga mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepada narasumber, Kepala DPPPA-PMD juga menyampaikan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu, pengalaman dan praktik terbaik kepada seluruh peserta. Ia berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan BUMDes di daerah masing-masing.

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka dengan ditandai pernyataan pembukaan oleh Kepala DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo.

(PPID PPPA - PMD PROVINSI GORONTALO)