PEMPROV DPPPA-PMD - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH., MH., M.KM., menjadi narasumber dalam program Podcast Bawaslu Provinsi Gorontalo bertajuk Bawaslu Hulondalo Edukasi Pemilih. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pendidikan politik, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Kehadiran Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Bawaslu dalam menghadirkan ruang edukasi publik yang informatif dan komunikatif. Melalui podcast ini, berbagai perspektif lintas sektor dihadirkan untuk memperluas wawasan masyarakat tentang demokrasi, termasuk keterkaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan masyarakat desa.

Dalam dialog tersebut, dr. Yana Yanti Suleman menyampaikan bahwa penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Kesadaran politik, pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kepedulian untuk mengawal proses demokrasi merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang berkualitas.

Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, akses, kesempatan, dan keterlibatan yang setara dalam berbagai proses pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

“Perempuan harus memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi, ikut menentukan arah kebijakan, serta berkontribusi dalam mengawal pembangunan,” ungkap Yana Yanti.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang perlu dibangun secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menghargai perbedaan pilihan, menjaga persatuan, serta bersikap kritis terhadap informasi yang beredar.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat desa juga memiliki keterkaitan erat dengan penguatan demokrasi. Masyarakat desa perlu didorong agar semakin memahami hak-hak politiknya dan memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam proses pembangunan maupun pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, kelompok perempuan, kader pemberdayaan masyarakat, dan berbagai unsur masyarakat lainnya dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas pendidikan politik serta membangun kesadaran demokrasi hingga tingkat desa.

Pada aspek perlindungan anak, Kepala Dinas PPPA-PMD juga menekankan pentingnya memastikan anak terlindungi dari pelibatan dalam aktivitas politik praktis yang tidak sesuai dengan usia dan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kejujuran, tanggung jawab, menghormati perbedaan, dan menghargai hak orang lain perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi Bawaslu Provinsi Gorontalo yang telah menghadirkan podcast sebagai media edukasi dan diseminasi informasi kepemiluan kepada masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan media komunikasi seperti podcast dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif secara lebih luas sekaligus membangun ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

“Penguatan demokrasi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dinas PPPA-PMD memiliki perhatian pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan masyarakat desa. Sementara Bawaslu memiliki peran dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Sinergi ini penting agar edukasi demokrasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat di tingkat desa,” tambahnya.

Melalui kesempatan tersebut, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo berharap kolaborasi dengan Bawaslu dapat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya partisipasi politik yang inklusif, setara, cerdas, dan bertanggung jawab.

Keikutsertaan Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo dalam Podcast Bawaslu Hulondalo Edukasi Pemilih sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan demokrasi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Demokrasi yang kuat bukan hanya tentang pelaksanaan Pemilu, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga negara memiliki kesempatan, kesadaran, dan tanggung jawab untuk berpartisipasi serta ikut mengawal proses demokrasi.

(PPID DPPPA-PMD PROVINSI)