Kepala Dinas PPPA-PMD Gorontalo Dorong Finalisasi RAD PUG untuk Memperkuat Pembangunan Berperspektif Gender

PEMPROV, DPPPA-PMD - Terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang setara, inklusif, dan berkeadilan gender melalui penyusunan dan finalisasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

Finalisasi matriks RAD PUG tersebut dibahas dalam workshop yang berlangsung selama dua hari, 13–14 Agustus 2026, di Hotel Aston Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi bagi perangkat daerah untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan telah mengakomodasi perspektif gender secara terukur dan berkelanjutan.

Workshop dibuka dengan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim yang disampaikan oleh Asisten I Sekda Provinsi Gorontalo Risjon Kuningan Sunge.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara sistematis dan terencana dalam seluruh tahapan pembangunan.

“Implementasi PUG bukan sekadar kewajiban atau urusan satu dinas saja, melainkan strategi pembangunan menyeluruh,” kata Sekda.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan.

Keberadaan regulasi tersebut, lanjut Sekda, perlu diikuti dengan penguatan tata kelola PUG, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program pembangunan.

Sekda juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan data terpilah yang akurat. Data tersebut menjadi salah satu instrumen penting agar perumusan kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Ia turut mengajak DPRD, media, perguruan tinggi, jaringan masyarakat sipil dan dunia usaha untuk mengambil bagian dalam mendukung implementasi PUG di Provinsi Gorontalo.

“Keberhasilan pembangunan yang berkeadilan gender membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Penyusunan RAD PUG Provinsi Gorontalo juga diperkuat melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama SKALA, kemitraan Indonesia dan Australia, khususnya dalam mendukung penguatan pembangunan inklusif dan kebijakan yang responsif gender.

Melalui kolaborasi tersebut, RAD PUG diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi mampu menjadi instrumen yang memperkuat koordinasi, partisipasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender di daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH, MH, MKM, mengatakan workshop finalisasi matriks RAD PUG merupakan bagian penting untuk memastikan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret.

“Finalisasi matriks RAD PUG ini bukan hanya menyelesaikan dokumen, tetapi memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah dan tanggung jawab yang jelas dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan,” ujar Yana.

Menurutnya, RAD PUG harus menjadi instrumen bersama dalam mengawal agar kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda.

“Yang kita dorong adalah bagaimana PUG benar-benar hadir dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Karena itu, matriks RAD PUG harus realistis, terukur, memiliki indikator yang jelas, serta dapat dikawal pelaksanaannya oleh seluruh perangkat daerah,” jelasnya.

Yana menambahkan, penguatan PUG membutuhkan sinergi lintas sektor. Dinas PPPA-PMD sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam fasilitasi PUG akan terus mendorong koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah agar implementasi PUG semakin efektif.

“Pembangunan yang responsif gender pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang perempuan, tetapi tentang bagaimana seluruh masyarakat memperoleh kesempatan, akses, manfaat dan hasil pembangunan secara adil,” katanya.

Untuk memastikan implementasi PUG lebih terukur, workshop juga diarahkan pada penyusunan rencana kerja tahunan PUG Tahun 2027 sebagai basis pengawalan pelaksanaan PUG di Provinsi Gorontalo.

Rencana kerja tersebut nantinya menjadi acuan dalam melakukan evaluasi pada akhir 2027 sekaligus menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan PUG pada tahun berikutnya.

Melalui finalisasi RAD PUG dan penyusunan rencana kerja tahunan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap implementasi PUG semakin terarah, terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat pembangunan Gorontalo yang inklusif serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

(PPID PPPA-PMD PROVINSI GORONTALO)