Meski belum berkesempatan hadir langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepala DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo, dr. Yana Suleman, tetap mengikuti secara penuh kegiatan Studi Banding Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar 25-26 Februari 2026.

Langkah ini menjadi bukti bahwa keseriusan belajar tidak dibatasi ruang dan jarak. Bagi dr. Yana, setiap peluang peningkatan kapasitas harus dimanfaatkan maksimal demi kemajuan daerah.

Sementara itu, untuk memastikan keterlibatan aktif secara langsung, DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo mengutus dua perwakilan, yakni Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (PKHP & PHA), Fandi Pelealu, serta Pejabat Fungsional Titi Margono.

Kegiatan yang difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas melalui Program SKALA ini diikuti enam provinsi dampingan. DIY dipilih sebagai lokasi studi banding karena dinilai berhasil mengintegrasikan PUG dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

Tak hanya mengikuti workshop di hotel, peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perangkat daerah di DIY. Mereka mempelajari secara langsung praktik penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG), pengelolaan data terpilah berbasis Satu Data Daerah, pelaksanaan Musrenbang tematik, hingga tata kelola layanan perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi.

dr. Yana Suleman menegaskan, hasil studi banding ini tidak boleh berhenti sebatas laporan administrasi. Ia menekankan agar seluruh pembelajaran dan praktik baik yang diperoleh selama kegiatan benar-benar diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut konkret di Gorontalo, sehingga penguatan Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lebih sistematis dan berdampak nyata.

Langkah ini juga selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Dari balik layar hingga ruang diskusi, satu komitmen ditegaskan: pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak harus menjadi arus utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

(PPID DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo)