GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PPPA-PMD) melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) untuk Tahun 2025 Selasa (27/10/2026), bertempat di Aula Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. Sofian Ibrahim, M.Si, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para pemangku kepentingan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen, koordinasi, dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan di Provinsi Gorontalo.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. Sofian Ibrahim, M.Si dalam sambutan dan arahannya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi mewujudkan pembangunan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.
Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari rangkaian Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 dalam proses Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA RI), Kegiatan dilaksanakan untuk mengklarifikasi dan mendalami hasil verifikasi administrasi, termasuk catatan verifikator serta data dan bukti dukung penyelenggaraan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. Sofian Ibrahim, M.Si, menyampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi penting untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara setara.
Menurutnya, pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Setiap kebijakan, program, kegiatan, serta pengalokasian anggaran daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, pembangunan yang kita laksanakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh masyarakat,” tegas Sofian Ibrahim dalam arahannya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada seluruh perangkat daerah.
Selain itu, koordinasi lintas sektor melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Focal Point PUG perlu terus dioptimalkan agar prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah mengingatkan bahwa verifikasi lapangan tidak semata-mata berfokus pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana komitmen dan implementasi PUG telah diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, anggota Pokja PUG, dan Focal Point PUG untuk mengikuti proses verifikasi secara serius, terbuka, dan kooperatif dengan menyiapkan data, informasi, dokumen, serta bukti dukung yang akurat dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan di masing-masing perangkat daerah.
Masukan dan rekomendasi dari tim verifikasi Kementerian PPPA RI diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG di daerah. Hasil evaluasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong perbaikan kebijakan, program, dan penganggaran yang semakin responsif gender serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan perangkat daerah terkait, anggota Pokja PUG, Focal Point PUG, serta unsur pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi untuk mendukung pelaksanaan PUG secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat memperoleh gambaran objektif mengenai capaian, tantangan, dan aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PUG, sekaligus mendapatkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.
Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus mendorong sinergi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender semakin terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Dengan komitmen bersama dan tindak lanjut yang berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dan hak seluruh masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.
(PPID-DPPPA-PMD)
Komentar & Diskusi
0 tanggapanSampaikan tanggapan atau pertanyaan resmi terkait publikasi ini.
Belum ada komentar pada konten ini.
Jadilah yang pertama untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan resmi melalui formulir di bawah ini.
Tulis Komentar
Semua komentar akan melewati tahap moderasi operator resmi sebelum ditampilkan.